Selamat Datang di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Website Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Powered By GSpeech
  • slide_awal.jpg
  • slide_compatibel.jpg
  • slide_deskinfo.jpg
  • slide_difable.jpg
  • slide_korupsi.jpg
  • slide_pelayananprima.jpg
  • slide_posbakum.jpg
  • slide_rativikasi.jpg
  • slide_sipp.jpg
  • slide_zona-integritas.jpg

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

<!---->

 

Prosedur Mendapatkan Informasi

Prosedur memperoleh pelayanan informasi peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon : 1. Prosedur Biasa, prosedur biasa digunakan dalam hal : Permohonan disampaikan secara tidak langsung, ba...


Selengkapnya...

Pengawasan Dari PT TUN Makassar

Pengawasan dari PT TUN Makassar kepada PTUN Ambon dari tanggal 22 juli 2019 s/d 23 juli 2019, ketua tim membacakan hasil temuan yang di temukan saat melakukan pengawasan kepada PTUN Ambon.


Selengkapnya...

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Pengumuman

Statistik Pengunjung

096891
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
20
109
330
95965
1838
1978
96891
IP Anda : 18.206.13.39
01:38 22-08-2019
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech