• Pict1

    "

  • Pict2

    "Penandatangan MOU Posbakum Tahun 2025"

  • Pict7

     " Monev Kinerja PPNPN 31 Desember 2024  "

  • Pict9

    "Monev Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), 31 Desember 2024"

  • Pict10

    "Peringatan HUT Peratun yang ke 34 Tahun 2025"

  • Pict11

    "Monev Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Dokumentasi"

  • Pict13

    "Penandatangan Fakta Integritas Tahun 2025"

  • Pict17

    "Rapat Bulalam Bulan Januari Tahun 2025 "

  • Hasil IKM dan IPK Triwulan

     "Hasil IKM dan IPK Triwulan IV"

     

     

Selamat datang di Website Resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon


Template website ini dibangun berdasarkan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan yang merupakan standarisasi website untuk seluruh bandan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung R.I. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menerapkan standarisasi website sesuai dengan Pedoman, diantaranya adalah Layout dan konten Website, namun isi dan konten dalam website ini belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman tersebut, dikarenakan website masih dalam pengembangan.

 

SISTEM PENGELOLAAN PENGADILAN

 

Standar Operasional Prosedur (SOP)

1. SOP HAKIM download (images/dokumen/SOP_HAKIM.pdf) 2. SOP BAGIAN PERKARA download (images/dokumen/SOP_PERKARA_compressed-dikompresi.pdf) 3. SOP BAGIAN HUKUM download (images...


Selengkapnya...

Portal Disabilitas

SOP Pelayanan Penyandang Disabilitas PTUN Ambon (index.php?option=com_content view=article id=432 Itemid=334 lang=en)


Selengkapnya...

Penandatangan Fakta Integritas Tahun 2025

Ambon, 20 Januari 2025 pada hari senin telah dilakukan penndatangan Fakta Integritas seluruh pegawai PTUN Ambon.


Selengkapnya...

Ambon, 20 Januari 2025

Denah Lokasi Kantor

 

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan


Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu


Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut

 


 
  Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas

Putusan Terbaru

Peraturan Terbaru

16 February 2025

Berita Ditjenmiltun

Feed not found.

Statistik Pengunjung

1860109
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
261
1642
261
1846921
31430
135767
1860109
IP Anda : 40.77.167.132
03:54 16-02-2025